KPK Tegaskan Berwenang Tahan Siti Fadilah

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan berwenang untuk menahan mantan Menteri Kesehatan yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi APBN 2007. Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyatakan, penahanan terhadap Siti berdasar pertimbangan subyektif dan obyektif penyidik berdasar Pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Secara obyektif, Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjerat Siti diancam dengan hukuman lebih dari 5 tahun. Sementara secara subyektif, Siti dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. “Pertimbangan obyektif kan karena dia (Siti Fadilah) disangkakan pasal yang hukumannya di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif karena ditakutkan melarikan diri kemudian menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan,” kata Priharsa saat dikonfirmasi, Rabu (26/10). Priharsa menegaskan, tim penyidik telah menempuh segala prosedur dalam penahanan terhadap mantan Dewan Pertimbangan Presiden itu. Bahkan, tim penyidik pun telah menyampaikan kepada keluarga Siti mengenai penahanan ini. “Jadi segala prosedur telah ditempuh penyidik dalam proses penahanan itu termasuk membuat berita penahanan yang ditandatangani oleh tersangka dan juga mewartakan hal itu kepada keluarga,” katanya. Ditegaskan, penyidik telah mengantongi bukti yang cukup bahwa Siti melakukan tindak pidana. Untuk itu, tim penyidik tidak mengejar pengakuan tersangka. Sesuai KUHAP, keterangan tersangka hanya sebatas dicatat oleh penyidik. Itu perlu dipahami, dalam penyidikan di KPK, penyidik tidak mengejar pengakuan tersangka. “Dalam KUHAP pun dijelaskan bahwa dalam melakukan penyidikan, hanya dilakukan pencatatan terhadap keterangan tersangka. Jadi sebatas itu. Dan penyidik yakin KPK telah memiliki bukti-bukti yang cukup, bahwa yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana,” katanya. Sebelumnya, adik Siti, Burhan Rosyidi merasa keberatan dengan langkah KPK yang mentetapkan sebagai tersangka dan menahanan sang kakak. Burhan mengklaim sang kakak tidak pernah menerima Mandiri Travellers Cheque (MTC) senilai Rp1,375 miliar dari mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifudin Pakaya seperti yang dituduhkan KPK. Selain itu, Burhan juga keberatan dengan penahanan sang kakak lantaran dalam pemeriksaannya, Siti hanya dikonfirmasi mengenai sejumlah nama yang muncul dalam persidangan Rustam. Terkait hal ini, Priharsa menyatakan, pihak keluarga memiliki hak untuk menyatakan keberatan terkait proses hukum yang berjalan di KPK termasuk mengenai penetapan tersangka dan penahanan. Dikatakan, pihak keluarga maupun tersangka berhak mengajukan gugatan praperadilan untuk menyampaikan keberatan tersebut. “Memang keluarga punya hak untuk keberatan dan itu ada jalurnya melalui praperadilan,” jelasnya. Diketahui, KPK menahan Siti Fadilah setelah diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) untuk kebutuhan pusat penanggulangan krisis Departemen Kesehatan dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2007, Senin (24/10). Dalam kasus ini, Siti Fadilah diduga menerima Mandiri Travellers Cheque (MTC) senilai Rp1,375 miliar dari mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Departemen Kesehatan Rustam Syarifudin Pakaya. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Siti Fadilah dijerat dengan Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fana Suparman/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu