Perbaikan Ekonomi Lebih Penting dari Pasal Penghinaan Presiden

Rimanews – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon menilai, dihidupkannya kembali pasal penghinaan kepada Presiden, bukan sesuatu yang urgen. Yang diperlukan, kata dia, adalah bagaimana pemerintah mampu memperbaiki ekonomi masyarakat, menyusul semakin lemahnya nilai rupiah terhadap dolar. Baca Juga Komisi XI: Ekonomi Mandiri Hindari Penguatan Mata Uang Asing Tolak Dolar, Jokowi Pilih Yuan untuk Nilai Tukar Rupiah Jokowi Kaget Lihat 445 Kilogram Sabu “Kita bangsa yang beradab, tentu kita tidak mentolelir orang menghina, tapi tidak itu prioritas. Pemimpin mau dihina, mau dinista dizolim sudahlah. Itulah konsekuensi seorang pemimpin, kadang dipuja, dihina, tapi setiap warga menghina lembaga keprsidenan presiden patut mendapat ganjaran sesuai hukum,” kata Effendi simbolon, Jakarta, Selasa (4/08/2015). Terlebih, kata dia, pasal penghinaan terhadap Presiden sudah dibatalkan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi (MK). “Artinya tidak prioritaslah pemerintah menghidupkan lagi pasal apalagi sudah dibatalkan MK. Apa iya itu menjadi priorritas, apa iya kalau itu dihidupkan kemudian kita menyembuhkan persoalan utama kita pesoalan berbangsa ekonomi politik nggak lah,” kata Effendi Simbolon. “Masak iya masih ada yang teganya menghina dengan cara yang tidak sesuai nawacita,” pungkas Effendi Simbolon. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Penghinaan Jokowi , perbaikan ekonomi , Jokowi , Peristiwa , Nasional

Sumber: RimaNews