Ada Kesenjangan Informasi Perusahaan dengan Pelamar Kerja

Suara.com – Bertempat Auditorium Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI), Program Vokasi UI menggelar Kongres Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia (F-PTVI) III pada tahun 2016 ini. Kegiatan kongres ini akan dihadari perwakilan dari 40 perguruan tinggi se-Indonesia. Tidak hanya itu, para Kepala Sekolah dari Sekolah Menengah Kejuruan di berbagai wilayah di Jakarta serta Ketua Asosiasi berbagai Profesi juga akan turut hadir bersama – sama Dirjen Kelembagaan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), yang akan membuka secara resmi Kongres yang dihadiri oleh 250 orang peserta dari seluruh Indonesia. Kongres Forum Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia ke III tahun ini akan membahas hal-hal mengenai: Pembinaan Program Studi Sejenis (CP, RPL, SKKNI/Skema); Akreditasi dan Sertifikasi (BAN-PT, LAM, LSP/TUK); Seleksi Mahasiswa Baru Bersama “Beberapa tahun yang lalu di Jakarta dan di beberapa daerah ribuan pemburu tenaga kerja memenuhi pameran Bursa Kerja Career 2013. Hal ini menunjukkan tidak tersambungnya dunia pendidikan dengan kepentingan dunia kerja di daerah. Para pemburu kerja dengan berbagai latar belakang pendidikan turut berebut lowongan kerja yang jumlahnya terbatas. Di sisi lain, situasi ini menggambarkan pasar saat ini dipenuhi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi khusus sehingga lowongan apa pun diserbu,” kata Prof. Dr. Ir. Sigit Pranowo Hardiwardoyo, DEA, Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia dalam keterangan resmi, Sabtu(7/11/2016). Ini merupakan fenomena lama yang muncul di permukaan yang menunjukan adanya tantangan dalam sistem pendidikan kita. Tekanan tenaga kerja yang luar biasa hingga peluang dan harapan sekecil apapun harus diambil mereka. Problem ini merupakan hubungan mutu pendidikan dan dunia kerja. Fenomena ini juga merupakan output dunia pendidikan yang tidak bisa memenuhi kualifikasi dunia kerja. Komersialisasi pendidikan menjadikan pasar tenaga kerja tidak diisi lulusan yang berkualitas. Dalam angkatan kerja yang bergelar sarjana (akademik) dan mendapat pendidikan yang setengah-setengah itu akan muncul potensi eksploitasi ledakan yang luar biasa. Mereka memiliki ekspektasi yang sangat tinggi, tetapi kinerjanya rendah. Ini sudah terjadi cukup lama dan menjadi bukti gambaran tingkat pengangguran yang tinggi. Sementara lapangan kerja tidak bertambah, hal ini merupakan gabungan dari minimnya lapangan pekerjaan, baik di kota maupun di desa. “Akibat daya tampung desa yang makin kecil, demikian pula kota-kota penyangganya, mengakibatkan tumpuan mereka akhirnya bermuara di kota,” ujar Sigit. Dari pameran ini menunjukan adanya kesenjangan informasi antara perusahaan dan para pelamar. Untuk itu, pada setiap kabupaten/kota atau provinsi diproyeksikan harus memiliki sekurang-kurangnya satu satuan-pendidikan vokasi yang berbasis keunggulan lokal. Di samping itu sejalan dengan penerapan otonomi daerah, satuan-satuan pendidikan khususnya perguruan tinggi perlu bekerja sama dengan industri dan pemerintah daerah. Terjadinya kolaborasi kaki tiga tripartit antara pendidikan vokasi, pemerintah daerah, dan dunia industri diharapkan akan mampu menciptakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari kerja sama tersebut, pada akhirnya akan berdampak pada keberlanjutan ( sustainbility ) dunia pendidikan yang dapat terjaga dengan baik. Di sinilah dibutuhkan Pendidikan Vokasi yang secara praktis memastikan peserta didik memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri sebagaimana praktik yang sudah lama dilakukan di berbagai negara maju seperti Jerman, Amerika Serikat dan sebagainya. Pendidikan vokasi tentu saja akan menuai sukses bila melibatkan industri yang ada di suatu wilayah. “Kerja sama antara institusi pendidikan dan industri sangat menentukan keberhasilan pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi termasuk pendidikan tinggi vokasi di dalamnya,” tutup Sigit.

Sumber: Suara.com