Politikus PAN Klaim Tak Tahu Aliran Dana Proyek E-KTP

Jakarta – Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR, Teguh Juwarno mengaku tak tahu menahu terkait tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin mengenai aliran dana dugaan korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) tahun 2011-2012. Nazaruddin sebelumnya menyebut terdapat sejumlah pimpinan Komisi II DPR yang menerima dana korupsi proyek e-KTP. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang kini menjadi Ketua Komisi VI DPR ini mengaku sudah tak menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II saat proyek e-KTP bergulir. “Saya nggak tahu sama sekali (soal aliran dana), apalagi Nazaruddin bilangnya tahun 2011, saya sudah nggak di Komisi II,” kata Teguh di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/12). Teguh diketahui dijadwalkan diperiksa penyidik sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek e-KTP untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto yang telah berstatus tersangka. Teguh menduga pemeriksaannya ini berkaitan dengan posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi II. “Saya dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP tahun 2011-2012. Sementara kapasitas kalau saya kaitkan, saya waktu itu Wakil Ketua Komisi II, dari tahun 2009 hingga 2010. Itu sementara yang bisa saya sampaikan,” katanya. Teguh menjelaskan, saat masih di Komisi II, proses pembahasan proyek e-KTP di DPR baru sebatas mengenai konsep. Meski demikian, Teguh mengakui, saat itu estimasi proyek e-KTP akan menelan anggaran sekitar Rp 6 triliun. Jumlah itu sesuai dengan anggaran yang disahkan DPR. “Belum detail (soal anggaran). Kalau totalnya sekitar Rp 6 triliun. Hampir samalah seperti yang disampaikan,” katanya. Selain memeriksa Teguh, dalam mengusut kasus ini, penyidik KPK juga menjadwalkan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Beberapa diantaranya, dua orang swasta bernama Mansyur, dan Bahnizal Hakim serta seorang PNS Kemdagri bernama Diah Anggraeni. Seperti halnya Teguh, ketiga orang ini juga dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Sugiharto. “Ketiganya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto),” kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Nama Diah Anggraeni sempat disebut Nazaruddin sebagai salah satu pihak yang turut menerima suap proyek e-KTP. Saat proyek ini bergulir, Diah Anggraeni diketahui menjabat sebagai Sekjen Kemdagri. Diketahui, KPK telah menetapkan Sugiharto yang juga mamtamKependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto dan mantan atasannya, Irman. Kedua mantan pejabat Kemdagri itu diduga telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun. KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Fana Suparman/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu