Plt Gubernur Minta Perpanjangan Penyelesaian Lima Rusunawa

Jakarta – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Sumarsono, menegaskan, pelaksanaan proyek pembangunan lima rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang sempat terhenti sementara akan dilanjutkan. Karena itu, ia akan meminta perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan lima rusunawa tersebut selama 90 hari setelah tanggal tutup buku anggaran pada 15 Desember 2016. Meski Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) belum mengeluarkan hasil audit terhadap lima rusun tersebut, Sumarsono akan memakai hasil audit yang telah dikeluarkan Inspektorat Provinsi DKI. “Ternyata Kempupera belum juga memberikan hasilnya dan saya masih menunggu. Akhirnya kita menggunakan acuan dari tim Inspektorat. Sehingga dengan selesainya administrasi, mereka masih bisa melanjutkan proyeknya tersebut,” kata Sumarsono di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (7/12). Kontraktor dari kelima rusunawa tersebut harus mengurus administrasi ke Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI. “Pelaksana yang lama melanjutkan kayak urusan teknis di Dinas Perumahan. Jadi mereka hanya melaporkan dihentikan sementara. Kecuali dua rusunawa yang telah dihentikan. Jadi yang lima itu jalan terus sampai akhir dia bisa mengerjakan. Baru dihitung duitnya berapa yang harus dibayar,” ujarnya. Mengingat waktu penyelesaian pembangunan yang disesuaikan akhir tutup buku anggaran pada 15 Desember, Ia menilai, sisa waktu tinggal delapan hari lagi tidak mungkin untuk menyelesaikan pembangunan rusun yang rata-rata sudah mencapai 80-90 persen. Karena itu, pria yang akrab disapa Soni ini, ingin meminta kebijakan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar proyek tersebut dapat diperpanjang selama 90 hari. Sebab, jika disesuaikan dengan akhir tahun anggaran, maka mau tak mau akan dilakukan lelang sisa pekerjaan pembangunan lima proyek rusunawa tersebut. “Sebenarnya harus sampai dengan 15 Desember. Tetapi kita mau bersurat ke Mendagri, ada aturan APBN boleh nambah 90 hari untuk pembangunan proyek besar. Kenapa APBD tidak diberlakukan sama? Nah kita mau bersurat ke Kemdagri untuk meminta semacam kebijakan untuk proyek besar seperti rusun dapat ditambah 90 hari setelah 15 Desember,” jelasnya. Lenny Tristia Tambun/FER BeritaSatu.com

Sumber: BeritaSatu