Pemerintah Butuhkan Dana Hingga Rp 320 Miliar untuk Reforestasi DAS di Jabar

Jakarta – Rencana pemerintah memperbaiki Daerah Aliran Sungai Citarum dan Cimanuk di Jawa Barat (Jabar) akan dimulai tahun 2017 mendatang. Tetapi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan reforestasi baru akan dilakukan pada area seluas 21.800 hektar. Dengan pertimbangan, mengutamakan daerah yang rusaknya parah. “Dari 36.000 hektar di Citarum hulu dan kira 13.000 di Cimanuk hulu. Itu dari dua subDAS Cimanuk hulu, maka akan direhabilitasi sebesar 21.800 hektar. Kalau di Cimanuk itu subdasnya. Tadi ini dua ini parahnya, di dua subdas. Kalau seluruhnya memang 59.000 hektar. Karena ada beberapa DAS ini yang dari dua subdasnya yang kita atasi,” ungkap Siti usai rapat tertutup mengenai penanganan banjir Jabar di Istana Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Rabu (21/12). Secara detil, Siti menjelaskan ada sejumlah cara yang akan dilakukan pemerintah untuk memperbaiki DAS. Di antaranya, adalah mengganti pola tanam pada lereng bukit DAS dari tanaman cepat panen seperti sayur-mayur menjadi tanaman kopi dan sebagainya. Selanjutnya, proses pembibitan akan dimulai pada bulan Februari-Maret 2017 “Pokoknya kalau dianggap sudah selesai kita lihat,kan setahun. Kalau timeline nya juga sudah dibuat, nanti pada bulan Oktober penanamannya sudah harus dilakukan. Karena kita akan melakukan serentak, jadi memang dipersiapkannya harus sangat baik,” jawab Siti ketika ditanya reforestasi di sisa lahan lainnya. Selain itu, ungkapnya, upaya reforestasi akan dilanjutkan dengan fasilitas pendukung, yaitu bangunan konservasi tanah dan air. Di dalamnya, termasuk membuat penampungan air, sumur bor dan bendungan. Kemudian, ditanya perihal anggaran, Siti mengungkapkan sepenuhnya menggunakan anggaran dari pusat. Sebab, Jabar tidak mempunyai dana bagi hasil reboisasi, sebagaimana dimiliki provinsi lainnya. Namun, ia menjelaskan bahwa anggaran yang akan dipergunakan urunan dari tiga kementerian, yaitu Kementerian LHK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu). Mengingat, dana yang diperlukan tidak sedikit, sekitar Rp 280 miliar hingga Rp 320 miliar. Lebih lanjut Siti mengungkapkan bahwa rencana reforestasi tersebut akan dibahas kembali secara nasional dan detil pada 28 Desember mendatang. Aher Pastikan tak Rugikan Masyarakat Menambahkan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) memastikan bahwa kendala yang akan dihadapi dalam proses reforestasi adalah upaya mengubah pola tanam di lahan milik rakyat. Sebab, akan berbenturan dengan kepentingan ekonomi masyarakat. “Lahan yang masuk kawasan hutan tapi milik masyarakat dan kemudian selama ini ditanami oleh sayur-sayuran, tanaman semusim, kol, cabe, tomat. Itu kemudian berakibat secara ekonomi bagus tetapi sedimentasinya atau erosinya sangat dahsyat, yang berakibat dialirkan ke sungai dan sedimentasi di kawasan hilir,” ungkap Aher. Tetapi, Aher menegaskan tetap akan melakukan sosialisasi agar masyarakat menanam tanaman tegakan di daerah lereng. Dengan alternatif, menanam kopi di sela-sela tanaman tegakan tersebut. Oleh karena itu, ia meyakini tidak akan merugikan masyarakat. Sebab, harga jual kopi tinggi. Walaupun, hanya bisa dipanen satu tahun sekali. “Tanaman kopi sudah bagus harganya. Kopi terbaik di dunia kopi asal Jawa Barat, haraganya sangat mahal. Secara ekonomi sangat menguntungkan petani. Secara konservasi akan membuat hutan hijau. Ekonomi tidak ada masalah, hutan juga hjiau, itu yang paling bagus kan,” paparnya. Ditambah lagi, ungkapnya, tanaman tegakan juga bisa menjadi sumber pemasukan jika yang sudah memenuhi kriteria ditebang. Sebagaimana direncanakan sebelumnya, mengatasi musibah banjir yang belakangan kerap melanda Jawa Barat (Jabar), pemerintah akan memperbaiki ekosistem di DAS Citarum dan Cimanuk. Termasuk, membangun sejumlah infrastruktur pendukung untuk mencegah banjir, seperti dam atau bendungan. Ketika itu, Siti mengungkapkan lahan kritis di aliran sungai Citarum mencapai 36.000 hektar dan di aliran sungai Cimanuk sekitar 59.000 hektar. Kemudian, untuk memperbaikinya biaya yang dibutuhkan tidak sedikit, yaitu kurang lebih Rp 400 miliar. Novi Setuningsih/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu