Intervensi Asing Ikut Panasi Situasi Politik di Jakarta

Jakarta – Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia dan Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latief mengungkapkan adanya intervensi dari asing yang bermain dalam situasi politik yang memanas menjelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Dugaan itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara dialog kebangsaan di kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Kamis (24/11). “Begitu banyak kepentingan termasuk di sini bukan hanya kepentingan lokal tetapi juga kepentingan internasional bermain. Ada untuk yang kepentingan Amerika, ada kepentingan-kepentingan Tiongkok bermain melalui unsur-unsur negara juga. Jadi semua pemainnya banyak,” kata Yudi. Menurutnya, isu agama memang masih menjadi magnet kuat yang dapat dipolitisasi untuk menggerakkan massa membuat perlawanan. Apalagi, dalam kasus Pilgub DKI, Gubernur DKI yang juga calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berbeda dari sisi agama, etnis, dan juga kelas sosial, sehingga sangat mudah dipolitisasi. “Jakarta itu sebenarnya menjadi masalah itu, Ahok itu udah beda agamanya, beda rasnya, beda kelas sosialnya. Jadi sudah beda agama, beda ras, beda kelas sosial, sehingga kemudian ketika dia memasuki wilayah agama itulah keseluruhan tiga perbedaan itu meledak dengan satu identitas agama,” ungkapnya. Meskipun, Yudi mengungkapkan, banyak alasan yang menyebabkan dorongan penolakan terhadap Ahok dan tidak hanya persoalan dugaan penistaan agama. Tetapi, ada juga kekecewaan akibat kebijakan yang dibuat oleh Gubernur DKI tersebut. Salah satunya, adalah masalah penggusuran. Namun, ketika dikonfirmasi perihal dugaan kepentingan asing tersebut, Yudi mengungkapkan bahwa Indonesia ke depannya memang akan menjadi arena pertarungan politik dunia. Apalagi, jika dikaitkan dengan konflik perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan. “Ini kan geopolitik dunia sedang tegang, pusat konflik di masa depan kan di (laut) Tiongkok Selatan. Dan Indonesia lompatan menuju (laut) Tiongkok Selatan. Jadi pastilah global power punya kepentingan terhadap situasi politik di Indonesia,” ujarnya. Oleh karena itu, Yudi menyarankan pemerintah yang sedang berkuasa harus pandai membawakan diri terkait sikap politik negara. Dalam artian, jangan terkesan terlalu mendukung negara tertentu terkait konflik perebutan wilayah tersebut. “Indonesia akan menjadi pusat ketegangan, pertarungan-pertarungan global di sini. Jadi, makanya pemerintah harus pandai-pandai membawa diri. Misalnya, proyek infrastruktur ya jangan semuanya diserahkan pada satu aliansi tertentu tetapi juga dia harus bisa berbagilah. Itu juga penting bagi kedaulatan Indonesia karena kalau terlalu dikuasai oleh satu elemen nanti kita kekurangan option untuk mencari perimbangan-perimbangan,” sarannya. Sebelumnya, Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo juga telah mengungkapkan adanya dugaan intervensi asing dalam memanasnya situasi politik yang terjadi belakangan ini. Menurut Gatot, hal itu terungkap ketika menelusuri pesan bohong yang mengatakan bahwa Habib Rizieq (pimpinan FPI) dianiaya oleh oknum Kostrad. Hasilnya, pesan itu ternyata kiriman dari situs bandar judi di Australia dan sebuah situs di Amerika Serikat. “Tujuannya memecah-belah Indonesia agar wilayah Indonesia terbagi-bagi ke negara lain,” kata Gatot di Bandung, Rabu (23/11). Apalagi, kemudian dia mengungkapkan bahwa pulau-pulau di luar Jawa seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, di antaranya diincar oleh Tiongkok, ISIS, dan Amerika Serikat. Novi Setuningsih/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu