Ditagih Utang E-KTP, Mendagri: Saya Enggak Mau Bayar

Jakarta – Sebagian data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) masih tersimpan di luar negeri. Hal ini dinilai wajar, karena pemenang tender merupakan perusahaan asing. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai Rapat Koordinasi (Rakor) dan Dialog Terbuka Gubernur Seluruh Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Jakarta, Kamis (24/11). Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meneliti permasalahan tender E-KTP. “Mulai dari korupsi, markup-nya, sampai perusahaan menang tender yang sudah selesai kontraknya, menagih ke saya 90 juta US Dollar,” kata Tjahjo. Dia mengaku sempat dijelaskan oleh pihak pemenang tender bahwa seluruh perangkat E-KTP segera diserahkan ke Kemdagri, apabila pelunasan dilakukan. “Saya enggak mau bayar. Satu sen pun. Karena negara sudah anggarkan bersama DPR untuk membayar anggaran E-KTP, kok sekarang anggarkan kembali, bisa masuk penjara,” tukasnya. Dia menjelaskan, pemerintah memiliki salinan data E-KTP. Disinggung kemungkinan disalahgunakan data oleh pihak asing, dia menegaskan, pemerintah tengah terus melobi. “Ini kan data, ini data penduduk WNI. Tugas pemerintah menjaga kerahasiaan data penduduk Indonesia. Kalau tidak bisa jaga, bagaimana ini,” jelasnya. Dia enggan menanggapi eksplisit masalah ini merupakan limpahan dari pemerintahan sebelumnya. “Apapun pemerintah itu satu,” ujarnya. Carlos KY Paath/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu