BI Izinkan Bank BUKU III dan BPD Selenggarakan LKD

Jakarta – Bank Indonesia (BI) resmi memperluas cakupan bank penyelenggara Layanan Keuangan Digital (LKD) agen individu. Dalam aturan baru tersebut, bank sentral memberi izin Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai penyelengara agen LKD individu. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean mengatakan, perluasan cakupan bank penyelenggaran LKD agen individu tersebut tertuang dalam PBI Nomor 18/17/PBI/2016 yang merupakan perubahan kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. “Peraturan ini dikeluarkan untuk memberikan semacam relaksasi untuk mempermudah akses keuangan masyarakat. Hal yang utama dari revisi ketentuan ini adalah bank yang bisa menyelenggara LKD diperluas sehingga harapannya dapat memperluas akses jangkauan masyarakat oleh agen-agen yang dimiliki oleh bank-bank penyelenggara LKD,” kata Eni di Jakarta, Jumat (9/9). Meski demikian, menurut Eni, bank BUKU III dan BPD pada kelompok BUKU I dan II yang ingin ikut menjadi penyelenggara LKD harus memenuhi sejumlah persyaratan. Syarat tersebut antara lain memiliki kesiapan managemen risiko, sistem teknologi informasi yang memadai, dan memiliki unit kerja sendiri untuk LKD. “Harus punya kesiapan infrastruktur, tergantung masing-masing bank. Tentunya saat keluarkan aturan kami sudah analisa kalau bank BUKU III bisa jalani LKD, BPD juga ada dengan syarat tertentu, yakni yang punya sistem teknologi informasi yang memadai, bisa menerapkan LKD, serta punya profil mandat penyaluran bansos,” jelasnya. Adapun saat ini baru terdapat empat bank BUKU IV yang dapat menyelenggarakan LKD dengan agen individu. Hingga Juli 2016, terapat sekitar 103.673 agen LKD individu, sedangkan jumlah rekening LKD mencapai sekitar 1,23 juta rekening yang tersebar diseluruh Indonesia. Menurut Eni, sebenarnya bank-bank diluar BUKU IV yang memiliki izin uang elektronik sebenarnya sudah dapat menyelenggarakan LKD tetapi terbatas pada agen badan hukum. “Saat ini terdapat sembilan bank uang elektronik, dimana empat bank itu BUKU IV dan sudah menyelenggarakan agen LKD individu. Sedangkan lima bank lainnya sudah menyelenggarakan LKD dengan agen badan hukum,” terang dia. Kendati sudah menyelenggarakan LKD badan hukum, bank-bank diluar bank BUKU IV yang ingin menyelenggarakan agen LKD individu tetap harus mengajukan izin kembali kepada Bank Indonesia (BI). Selain itu, menurut dia, nantinya bank-bank diluar BUKU IV yang sudah ikut serta dalam program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusi (Laku Pandai) yang ingin menyelenggarakan LKD nantinya dapat memanfaatkan agen Laku Pandai untuk melayani produk LKD, demikian pula sebaliknya. Limit Uang Elektronik Lebih lanjut Eni mengatakan, selain memperluas bank penyelenggara LKD, pihaknya juga menaikkan batas atas maksimal penempatan uang elektronik yang teregistrasi dari Rp 5 juta menjadi Rp 10 juta. Namun, kenaikan batas atas tersebut tidak diatur dalam revisi peraturan Bank Indonesia tersebut, tetapi dalam surat edaran uang elektronik. “Batas maksimal uang elektronik ini kami atur tersendiri dalam SE PBI yang akan keluar dalam bulan ini,” kata dia. Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Bank Danamon Indonesia Tbk Muliadi Rahardja mengaku pihaknya akan memanfaatkan relaksasi ketentuan tersebut dan akan ikut menjadi penyelenggara LKD. Pasalnya, menurut dia, dengan perkembangan saat ini, pihaknya dituntut untuk terus memanfaatkan teknologi guna mendorong bisnis. “Saat ini kami sudah menyelenggarakan Laku Pandai mulai Juli lalu, dan pastinya kami akan ikut serta dalam LKD,” kata Muliadi. Agustiyanti/ARS Investor Daily

Sumber: BeritaSatu